PROFIL DINAS

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Adapun landasan hukum keberadaan Instansi ini adalah Perda No. 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Dinas Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan konsekwensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan pada Sekretaris, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ; b. Pelakasanaan kebijakan pada Sekretaris, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ; c. Pelaksaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretaris, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ; d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretaris, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.